Apakah diperlukan Bea Materai untuk pembuatan Faktur Penjualan (Invoice) ?

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai Baru) yang mencabut Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai Lama). Berdasarkan UU Bea Meterai Baru ini, bea meterai merupakan adalah pajak atas dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Meterai juga memiliki arti tersendiri yaitu label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.

Di dalam Pasal 3 UU Bea Meterai Baru dijelaskan mengenai pengenaan bea meterai sebagai berikut: 

• Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan dokumen yang bersifat perdata seperti Surat Perjanjian, Surat Keterangan, Surat Pernyataan atau Surat lainnya yang sejenisnya, Akta Notaris beserta Grosse, Salinan dan kutipannya, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Salinan dan kutipannya,
• Surat Berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun,
• Dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang 
• Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

Ada beberapa perbedaan yang terlihat jelas antara UU Bea Meterai Baru dan UU Bea Meterai Lama. Di dalam UU Bea Meterai Lama, diatur pengenaan bea meterai Rp3000,- dan Rp6000,-. Bea meterai dalam UU Bea Meterai Lama dikenakan terhadap dokumen yang memiliki nominal lebih dari Rp1.000.000,-. Sedangkan bea meterai Rp10.000 yang diatur dalam UU Bea Meterai Baru dikenakan terhadap dokumen yang memiliki nominal lebih dari Rp5.000.000,-. Perbedaan ini mencerminkan sebuah bukti untuk mencapai tujuan menyesuaikan kebutuhan masyarakat karena dengan ini para pelaku UMKM atau masyarakat kecil yang melakukan transaksi dibawah Rp5.000.000,- tidak diberatkan dengan pengenaan bea meterai ini.

Dari penjelasan di atas tersebut menghasilkan poin sebagai berikut

• Faktur penjualan (sales invoice) tidak akan dikenakan bea meterai jika di bawah Rp5.000.000,-.
• Faktur penjualan (sales invoice) dengan nilai nominal Rp5.000.000,-. akan dikenakan bea meterai jika: (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
• Meterai yang digunakan bisa dalam bentuk tempel atau elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua faktur penjualan (sales invoice) dapat dikenakan bea meterai. Jika faktur penjualan (sales invoice) tersebut tidak memenuhi persyaratan di atas, misalnya hanya sebagai tanda bukti penerimaan barang, maka tidak akan dikenakan bea meterai. Meterai yang digunakan dapat berbentuk tempel ataupun elektronik (e-meterai).

Source: Dirjen Pajak (dengan penyesuaian).

https://www.pajak.go.id/id/artikel/bea-meterai-atas-buktinota-pembelian